SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LULUSAN PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DALAM MENYAMBUT MEA

Ridwan Iskandar, Budi Setiawan

Abstract


Abstract: Ministry of Tourism assess certification and competency standards is essential to improve the quality of tourism resources and support the competitiveness of Indonesian tourism.Additionally, with the implementation of the ASEAN Economic Community, labor mobility, including in the tourism sector, will be more competitive.Human Resources then Indonesia should be able to compete and have a recognized standards and competence.Certification gives recognition of the competence of the workforce and improving the quality and competitiveness of Indonesian tourism workforce so as to contribute to the competitiveness of the tourism industry in the country and indicated their ability to work outside Indonesia.College graduates has an important role as human resources ready to compete in the ASEAN Economic Community.

Keywords: ASEAN economic community, human ressource, competence certification

Abstrak: Kementerian Pariwisata menilai sertifikasi dan standar kompetensi adalah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata dan mendukung daya saing pariwisata Indonesia. Selain itu, dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community, mobilitas tenaga kerja termasuk di sektor pariwisata, akan semakin bersaing.  Maka Sumber Daya Manusia Indonesia harus bisa bersaing dan memiliki standar dan kompetensi yang diakui. Sertifikasi memberikan pengakuan atas kompetensi tenaga kerja dan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja pariwisata Indonesia sehingga menyumbang kepada daya saing industri pariwisata di dalam negeri maupun mengindikasikan kebolehan mereka untuk dapat berkarya di luar Indonesia. Lulusan perguruan tinggi memilki peran penting sebagai sumber daya manusia yang siap bersaing pada ASEAN Economic Community.

Kata-kata kunci : ASEAN economic community, sumber daya manusia,  sertifikasi kompetensi

Full Text:

PDF

References


Budi, A. (2008). Sertifikasi uji kompetensi sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia/ tenaga kerja wanita penata laksana rumah tangga (TKI/TKW PLRT). Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang: Tidak dipublikasikan

LSP-P1 Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

Surono. (2015). SKKNI sebagai acuan penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI dan pelaksanaan sertifikasi oleh LSP dalam rangka memasuki pasar kerja global dalam acara sosialisasi pemahaman skema sertifikasi KKNI dan okupasi pariwisata regional Indonesia bagian barat di Bandung, 26 September 2015.

http://measiamagazine.net/masyarakat-ekonomi-asean-2015-jadi-pemain-atau-penonton. Diakses 1 Oktober 2015.

http://news.liputan6.com/read/2325968/pelajar-dan-mahasiswa-perlu-lengkapi-kompetensi-hadapi-mea. Diakses 1 Oktober 2015.

http://www.academia.edu/8453791/Sertifikasi_Kompetensi_Sebagai_Upaya_Perlindungan_Hukum_Bagi_Tenaga_Kerja_Industri_Pariwisata_Dalam_Menyambut_MEA_2015. http://udayana.academia.edu/rizalkurniansah. Diakses 1 Oktober 2015

http://www.antaranews.com/berita/520118/menaker-ingatkan-pelajar-mahasiswa-siapkan-kompetensi-kerja. Diakses 1 Oktober 2015

https://www.selasar.com/ekonomi/apa-kabar-sektor-pariwisata-jelang-masyarakat-ekonomi-asean. Diakses1 Oktober 2015

Peraturan Pemerintah 31/2001 Sistem Latihan Kerja Nasional Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah 23/2004 tentang BNSP Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah 50/2011 TentangRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025

PP Peraturan Pemerintah 52/2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata

Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan

Undang-Undang 20/2004 Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Undang-Undang 10/2009 Kepariwisataan Republik Indonesia

Undang-Undang 12/2012 Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Undang-Undang 3/ 2014: Perindustrian Republik Indonesia


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Barista telah terindeks di: